NU, Gus Dur dan Rembug Budaya

CategoriesArtikel

Opini Oleh : Akhmad Syarief Kurniawan*

Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama secara hitungan masehi tepat pada tahun ini berumur 94 tahun, yang berdiri sejak 31 Januari 1926 di Surabaya.

Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari, KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syansuri terdiri dari Induk Organisasi Nahdlatul Ulama, Badan Otonom, Lembaga Nahdlatul Ulama mulai dari tingkat Pusat (nasional), Wilayah (provinsi), Cabang (kota/kabupaten), Majelis Wakil Cabang (kecamatan), dan Ranting (desa/kelurahan) tetap menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang besar dan mempunyai karakter kemasyarakatan yang khas, mengimplementasikan ajaran Islam Rahmatan Lil’alamin yang didasarkan pada basis pemikiran Aswaja (ahlussunah waljama’ah) dan mengembangkan nilai-nilai kemasyarakatan Nahdlatul Ulama seperti : tawassuth (moderat), i’tidal (tegak), tasamuh (toleran), tawazun (seimbang) dan tasyawur (musyawarah/dialog).

Nahdlatul Ulama bukanlah ormas yang ekseklusif, buktinya hingga hari ini tetap menjalin hubungan mesra ukhuwwah islamiyah dengan ormas-ormas Islam lainnya seperti : Muhammadiyah, DDI, al-Irsyad, Persis, al-Wasliyah dan sebagainya.

Nahdlatul Ulama bisa berkembang baik dari sisi kualitas maupun kuantitas di persada Nusantara ini adalah berkat jasa salah satu sesepuh Nahdlatul Ulama, yaitu KH. Achmad Sidiq pada tahun 1969 dengan mengajukan ide dan konsep Fikrah Nahdliyah-nya, yang selanjutnya menjadi embrio gerakan Khittah NU pada tahun 1984 dan pada Muktamar-Muktamar Nahdlatul Ulama selanjutnya selalu menjadi acuan (referensi).

Yang dimaksud dengan Fikrah Nahdliyyah adalah kerangka berfikir yang didasarkan pada ajaran Ahlussunnah Wal jama’ah (Aswaja) yang dijadikan landasan berfikir warga Nahdlatul Ulama (Khittah Nahdliyyah) untuk menentukan arah perjuangan dalam rangka islahul ummah (perbaikan bangsa).

Dalam merespon persoalan, baik yang berkenaan dengan persoalan keagamaan maupun kemasyarakatan, Nahdlatul Ulama memiliki manhaj (metode) berfikir yang berhaluan Ahlussunnah wal jama’ah (Aswaja), yaitu: pertama, dalam bidang teologi (aqidah), Nahdlatul Ulama mengikuti manhaj dan pemikiran Abu Hasan Al Asy’ari dan Abu Mansur al Maturidi. Kedua, dalam bidang hukum Islam (fiqh), Nahdlatul Ulama bermadzhab secara qauli dan manhaji kepada salah satu Madzahibul ’Arba’ah (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali). Ketiga, dalam bidang tasawuf, Nahdlatul Ulama mengikuti Imam Junaidi al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.

Selanjutnya, Nahdlatul Ulama mempertegas melalui Fikrah Nahdliyyah-nya, yang dirumuskan dan diputuskan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, 27-30 Juli 2006, yaitu : 1) Fikrah Tawwasuthiyah (pola pikir moderat), artinya Nahdlatul Ulama senantiasa bersikap tawazun (seimbang) dan i’tidal (moderat) dalam menyikapi berbagai persoalan. 2) Fikrah tasamuhiyah (pola pikir toleran), artinya Nahdlatul Ulama’ dapat hidup berdampingan secara damai dengan pihak lain, walaupun keyakinan, cara pandang, dan budayanya berbeda. 3) Fikrah Ishlahiyyah (pola pikir reformatif), yakni Nahdlatul Ulama senantiasa mengupayakan perbaikan meunju ke arah yang lebih baik (al ishlah ila ma huwal ashlah). 4) Fikrah Tathawwuriyah (pola pikir dinamis), yakni Nahdlatul Ulama’ senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon berbagai persoalan. Dan 5) Fikrah Manhajiyah (pola pikir metodologi) artinya Nahdlatul Ulama senantiasa menggunakan kerangka berfikir yang mengacu kepada manhaj yang telah ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama.

Dengan modal sosial metode berfikir tersebut diatas, menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang besar dan mempunyai karakter kemasyarakatan yang khas yang mengimplematasikan ajaran Islam Rahmatan lil ’alamin. Internalisasi ajaran Islam Rahmatan lil ’alamin bukan sekadar teori, dan pengembangan sikap ke-NU-an itu menjadi modal Nahdlatul Ulama dalam pergaulan dengan masyarakat luas, baik dalam lingkup domestik bahkan dunia internasional.

Berbicara tentang bangsa ini, belum lengkap rasanya bila belum mengenang kiprah KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Presiden Republik Indonesia ke IV sekaligus Ketua Umum PBNU era tahun 1984-1999. KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah ‘titisan’ kiai besar tanah Jawa. Ayahnya KH. A. Wahid Hasyim, adalah putra KH. Hasyim Asy’ari, pendiri pondok pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri ormas terbesar di Indonesia bahkan di dunia internasional, Nahdlatul Ulama. Ibu beliau, Ny. Solichah adalah putri KH. Bisri Syansuri, seorang pendiri Nahdlatul Ulama bersama KH. Hasyim Asy’ari.

KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah seorang Kiai, cendekiawan, aktivis, pemimpin humanis, budayawan, tokoh demokrasi, tokoh lintas agama, pejuang hak-hak asasi dan pluralisme. Kita sebut dengan penuh penghormatan ”salah seorang putera terbaik”. Sepanjang hidupnya telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk menegakkan harkat dan martabat setiap individu dan komunitas pada tempat yang setinggi-tingginya sebagai warganegara. Tidak ada perbedaan, tidak ada diskrimansi dan tidak ada eksploitasi.

Dalam memperingati satu dekade berpulangnya setahun yang lalu, 28 Desember 2019, di Ciganjur, Jakarta Selatan, lahirlah 10 rekomendasi Forum Rembug Budaya, yang dihadiri beberapa tokoh nasional, isi rekomendasi tersebut berbunyi ;

Satu, kebudayaan harus melestarikan kemanusiaan dengan menangkap pergumulan kemanusiaan, khususnya pengalaman hidup kelompok-kelompok rentan atau lemh seperti perempuan,penghayat kepercayaan, difabel dan lain-lain.

Dua, gerakan dan kebijakan kebudayaan harus membangun ekosistem kebudayaan yang partisipatoris, sehingga pengembangan kebudayaan tidak bertumpu pada elitisme kebudayaan.

Tiga, negara dan masyarakat harus mengedepankan pendekatan kebudayaan sebagai bentuk pengelolaan keberagaman dan instrumen resolusi konflik.

Empat, negara harus menjadi fasilitator dalam tata kelola kebudayaan sebagai kata kerja, sumber pengetahuan, dan elan vital dalam membangun peradaban yang lebih manusiawi.

Lima, paradigma pembangunan harus berdasarkan strategi kebudayaan nasional, dan dijabarkan dalam kebijakan dan strategi anggaran, serta diimplementasikan secara komprehensif sampai pemerintah daerah.

Enam, negara harus memberikan jaminan perlindungan berekspresi dan dukungan sumber daya untuk gerakan kebudayaan dalam bentuk akses, fasilitas dan ruang.

Tujuh, negara dan masyarakat perlu membangun model praktik keberagamaan yang kontekstual dengan konstruksi budaya Indonesia. Agama dan budaya tidak saling mengalahkan, bukan dikotomi yang kontrakdiktif tetapi dialektis, keduanya saling belajar dan mengambil. Beragama yang berkebudayaan berarti praktik beragama yang membawa manfaat dan maslahat untuk alam.

Delapan, sistem pendidikan harus mengembangkan potensi kemanusiaan agar tidak dikendalikan oleh teknologi, tetapi menguasainya melalui khazanah pengetahuan dan budaya.

Sembilan, kebudayaan perlu dioptimalkan sebagai cara menumbukan daya kritis terhadap kekuasaan, untuk mengikis prgamatisme dan apatisme politik.

Sepuluh, negara perlu meninggalkan model ekonomi ekstratif yang mengorbankan keberlanjutan ekologi dan mulai menggali potensi ekonomi yang berbasis pengetahuan tradisional dan kearifan lokal.

Di usia yang cukup matang ini, Nahdlatul Ulama tanpa kenal lelah akan terus berkontribusi untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bangsa Indonesia, sebagaimana yang telah diwariskan dan dicontohkan para pedahulu dan pendiri organisasi ini baik sebelum kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan bahkan hingga kran reformasi terbuka. Tabik. Wallahu a’lam.

  • Penulis adalah warga NU, tinggal di Lampung Tengah

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *